1. Rapuhnya Pancasila.
2. Hilangnya Demokrasi Terpimpin.
3. Hilangkan badan kontrol/proaktif di MK.
4. Lengahnya dua badan Mabes TNI ABRI dan POLRI terhadap Negara.
5. Lemahnya hak feto Negara.
6. 
Hilangnya fraksi ABRI dan kursi anggota tetap MPR.
Hilangnya fraksi ABRI dan kursi anggota tetap MPR. 7. Lengahnya Jaksa Agung Pemerintahan Pelita.
8. Hilangnya anggota tetap MPR.
9. Kurang fahamnya tujuan Pemilu.
10. Hilangnya azas partai.
11. Adanya dua mata uang operasi dalam satu Negara.
12. Krisis moneter atau mata uang.
13. Hilangnya potensi bank sentral.
14. Hilangnya hokum ASEAN.
15. Umaro’ tidak bisa membedakan mana panggilan agama dan mana panggilan Negara.
16. Ulama berkaki satu.
17. Banyak ulama lirik komersil.
18. Umat beragama sebagai proyek politik.
19. Ulama islam tidak mengikuti ketentuan pemerintah.
20. Hilangnya ilmu kesultanan / tatanan 9 khususnya di jawa tengah.
21. Nafas kerajaan yang hanya melahirkan ritual.
22. Kebebasan miras.
23. Suap menyuap (bisa melahirkan pemimpin bodoh dan bisa berdampak negative bagi yang berprestasi yang tidak punya uang).
24. Pencemaran budaya.
25. Hubungan bilateral yang lepas kontrol.
26. Tidak kenal rakyat mayoritas.
27. Kurikulum program tambahan dimasukan kurikulum wajib dalam ujian.
28. Kontrak injeksi di Akademi.
29. Jamkesmas di salah gunakan.
30. Hasil bumi tidak dapat haraga standar.
31. Otonomi 70% berdampak negatif.
32. Seringnya putusan hakim mengikuti pengacara /tidak berangkat dari fakta yang bersangkutan.
33. Lemahnya badan kontrol bagi para pensiun.
34. Warga Negara asing bebas di Indonesia.
35. Bangsa Cina di Indonesia statusnya tidak jelas, tamu atau tuan rumah?
36. Kontraktor tidak terbatas.
37. Lemahnya penjagaan paru-paru Negara.
38. Rapor merah dikalangan Mentri.
39. Adanya bebas politik dan pasar bebas.
40. Teroris.
41. Banyak tenaga ilegal diluar negeri.
42. Dipisahkannya Polri dari keuangan Negara baik pusat maupun daerah.
43. Krisisnya pengawasan BUMN.
44. Hilangnya program ABRI masuk desa (AMD
45. KPU salah status.
45. KPU salah status.
Dan masih banyak yang lain yang belum tertulis, bagi siapapun boleh menjabat jadi PRESIDEN dengan catatan bisa menentukan jalan keluar. Sampai disini dulu kami dari IMPEK Lampung Timur (Hindari Kudeta, dekrip, dan Revolusi).
Gedongwani Timur, 04 Juni 2011
Karya Anak Desa
WAHID MANSYUR
Contact Inpek : 082184722001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar